Deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain ruang guru

Beranda > e-PPID 

Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
Tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
  2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
  4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
  8. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
  9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
  10. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Tugas dan fungsi unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal


Tugas

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Fungsi

  1. Koordinasi kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Tugas : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.
Fungsi

  1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan, dan peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan;
  4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan;
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Tugas : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
Fungsi

  1. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik,sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan dan/atau program yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan 
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Tugas : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
Fungsi

  1. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
  3. Fasilitasi pembangunan teaching factory dan technopark di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan;
  4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar dan menengah;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dasar dan menengah;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5. Direktorat Jenderal Kebudayaan
Tugas : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
Fungsi

  1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
  4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan;
  5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
  6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
  8. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Selanjutnya >>

Deskripsikan berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain !. Bentuk Kerja Sama Indonesia dengan Negara Lain. Top 1: deskripsikan berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan indonesia ....

Top 1: deskripsikan berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan indonesia ...

Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 104

Ringkasan: . apa itu gotong royong?​ . Sebutkan dua contoh penerapan perilaku perwujudan nilai ketuhanan​ . solusi sebelum terjadi dan setelah demo 11 April 2022 ​ . Dalam rangka upaya penegakan hak asasi manusia, bangsa Indonesia meratifikasi....a. peraturan daerah b. peraturan pemerintahc. piagam PBBd. konvensi i. … nternasionale. hukum internasional​ 1.TULISLAH NILAI NILAI YG TERKANDUNG DALAM PENGAMALAN PANCASILA SILA KE=.......A:SILA PERTAMAB:SILA

Hasil pencarian yang cocok: Disukai komunitas kami · 1. Kerja sama Bilateral. Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang hanya dilakukan antar 2 negara. Contohnya : · 2. ...

Top 2: Deskripsikan berbagai bentuk kerja sama yang ... - Penjagaperpus

Pengarang: penjagaperpus.com - Peringkat 174

Ringkasan: Deskripsikan berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain ! berikut penjelasan, kunci jawaban dan penilaiannya mengenai bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Hubungan dengan negara lain berkaitan dengan hubungan internasional. Nah, hubungan internasional ini merupakan salah satu peran dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sejak merdeka, Indonesia sudah ikut aktif dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Ka

Hasil pencarian yang cocok: berikut penjelasan, kunci jawaban dan penilaiannya mengenai bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. ...

Top 3: Bentuk Kerja Sama Indonesia dengan Negara Lain - Kompas.com

Pengarang: amp.kompas.com - Peringkat 162

Ringkasan: . Lihat FotoDokumentasi Humas KPK Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berbicara soal capaian KPK hingga perlindungan pegawai lembaga antikorupsi dalam kegiatan Conference of the States Parties to The United Nations Convention Against Corruption di Abu Dhabi, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com - Kerja sama internasional adalah hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain. Kerja sama internasional dilakukan untuk mempererat hubungan antarnegara.. Selain itu, kerja

Hasil pencarian yang cocok: 9 Feb 2022 — Kerja sama internasional dilakukan untuk mempererat hubungan antarnegara. Selain itu, kerja sama internasional juga bertujuan saling mencukupi ... ...

Top 4: Deskripsikan Berbagai Bentuk Kerjasama yang ... - Elmu.web.id

Pengarang: elmu.web.id - Peringkat 168

Hasil pencarian yang cocok: 3 Bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain · 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara 2 ... ...

Top 5: Deskripsikan berbagai bentuk kerjasama ... - dimanakahletak.com

Pengarang: dimanakahletak.com - Peringkat 184

Hasil pencarian yang cocok: Dalam bidang ekonomi, kerja sama antara Indonesia dengan negara lain meliputi kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta kerja sama dengan organisasi ... ...

Top 6: Deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilaku... - Roboguru

Pengarang: roboguru.ruangguru.com - Peringkat 196

Hasil pencarian yang cocok: Deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain ...

Top 7: Bentuk Kerja Sama Indonesia dengan Negara Lain di Berbagai Bidang

Pengarang: manajemen.uma.ac.id - Peringkat 167

Ringkasan: Hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain disebut kerja sama internasional. Kerja sama internasional dilakukan dengan tujuan saling menguntungkan satu sama lain. Ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh suatu negara. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antarnegara ini sangat penting bagi sebuah negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kerja sama internasional juga bertujuan untuk mempererat hubungan antarnegara. Dengan demikian, antara satu

Hasil pencarian yang cocok: 14 Okt 2021 — Pada umumnya, bentuk kerja sama internasional dilakukan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Berikut bentuk kerja ... ...

Top 8: Top 10 deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan ...

Pengarang: apamaksud.com - Peringkat 202

Ringkasan: 3 Bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Deskripsikan berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain !. Pengertian Kerjasama Internasional. Bentuk Kerja Sama Ekonomi Internasional.Top 1: deskripsikan berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan indonesia ...Pengarang: brainly.co.id - Peringkat104Ringkasan:. Jelaskan keragaman ras atau Suku daerah Sumatera Barat dengan tepat​ . budaya daerah harus dilestarikan agar?​ . 1. Dengan adanya pandemi ini ada

Hasil pencarian yang cocok: Top 10: Hubungan Australia dengan Indonesia - Wikipedia — Hasil pencarian yang cocok: Kerja sama kedua negara juga saling menguatkan dalam berbagai bidang, ... ...

Top 9: Deskripsikan Berbagai Bentuk Kerja Sama Yang ... - Sosiologi Info

Pengarang: sosiologi.info - Peringkat 192

Hasil pencarian yang cocok: 8 Jun 2022 — Soal uji kompetensi bab 4 halaman 143 PPKn/PKN/ Pendidikan Pancasila ... Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain dapat ... ...

Top 10: 3 Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Multilatera dan Regional

Pengarang: kids.grid.id - Peringkat 173

Hasil pencarian yang cocok: 3 Jan 2022 — Bentuk-bentuk kerja sama internasional negara, dalam bentuk Bilateral, Multilatera dan Regional dan contoh lengkapnya. ...